MAKALAH DAMPAK POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILU
KATA PENGANTAR
Puji
syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Esa,yang telah melimpahkan
karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun makalah ini yang berjudul DAMPAK POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILU. Makalah ini disusun untuk
memperluas pengetahuan pembaca tentang pemahaman dampak politik transaksional dalam pemilu. Di harapkan pembaca
memahami dampak politik transaksional
dalam pemilu secara keseluruhan.
Meskipun sudah
diupayakan semaksimal mungkin,penyusun menyadari bahwa makalah ini belum
sempurna. Oleh
karena itu,kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat di
harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Harapan penyusun semoga makalah ini
bermanfaat bagi kita semua.
Amin
Kudus, 17 Juni
2014
BAB
I
PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG
Dikalangan
politisi, istilah Politik transaksional sudah tidak asing, namun dikalangan
awam orang lebih senang menyebut politik dagang sapi. Dalam perkembangan
terakhir ini, politik transaksional sebenarnya mengalami perkembangan
pengertian lebih luas. Transaksional tidak hanya dimaknai jual beli atau tukan
menukar, melainkan penilaian terhadap Visi, Misi dan Program kerja yang
ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsep pembangunan lima tahun mendatang. Yang jadi masalah
adalah memahami dan mengawasi pengaplikasian Visi, Misi dan Program kerja
dimaksud, apakah dapat diimplementasikan dan direalisasikan dalam kurun waktu
lima tahun, atau hanya sekedar pemanis dibibir saja, sehingga dalam menjalankan
roda pemerintahan jauh api dari pada panggang.
Rendahnya
kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin (Politisi), dipihak lain
banyaknya contoh pemimpin yang sering melupakan masyarakatnya, mengakibatkan
pergeseran makna transaksional kepada arah yang lebih kongkrit, sehingga
pertanyaan-pertanyaan seperti “Kalau
saya memilih bapak, saya kebagian apa ?” , “Kalau saya memilih ibu saya jadi
apa ?” , “Ada uangnya tidak ?” sering muncul. Kurang lebih pertanyaan
tersebut mewakili ribuan pertanyaan yang bersifat transaksional, sehingga
transaksional jadi barter kepentingan seperti zaman belum ada alat tukar
(uang).
Hal tersebut pasti memiliki
dampaknya. Di dalam makalah ini akan membahas mengenai dampak politik
transaksional dalam pemilu.
B. RUMUSAN MASALAH
Makalah yang berjudul “DAMPAK POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILU” memiliki rumusanmasalah sebagai berikut :
a.
Apa Pengertian
Politik Transaksional
b.
Bagaimana Bahaya
Politik Transaksional
c.
Bagaimana Perubahan
Paradikma Politik
C. TUJUAN
Makalah yang berjudul “DAMPAK POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILU”memiliki tujuan sebagai berikut :
a.
Supaya
pembaca tahu Pengertian Politik
Transaksional
b.
Supaya pembaca
tahu Bahaya Politik Transaksional
c.
Supaya pembaca
tahu Perubahan Paradikma Politik
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Politik Transaksional
Dalam kamus politik kapitalisme, politik dipandang
sebagai seni mendapat kekuasaan dengan modal besar walaupun kadang minus
gagasan. Konsekuensi paham politik demikian, berbagai cara pun digunakan untuk
merengkuhnya. Salah satu cara dengan praktik politik transaksional. Politik
transaksional juga biasa disebut politik dagang sapi. Deskripsi sederhananya,
berupa perjanjian politik antarbeberapa pihak dalam usaha menerima serta
memperalat kekuasaan. Politik transaksional cakupannya sangat luas, bisa
menyentuh seluruh aktivitas politik. Bukan hanya pilpres, tapi juga pileg,
pilkada, saat pengambilan kebijakan penguasa dan lainnya. Dari namanya, maka
ada transaksi untuk menjual dan membeli. Di sini tentu dibutuhkan alat
pembayaran jual-beli tersebut, baik berupa jabatan, uang, ataupun lainnya.
Jadi, dalam pembahasan, politik uang menjelang pemilu merupakan salah satu
bagian dari politik transaksional. Dalam konteks ini, aparat hukum perlu
memidanakan pelaku politik uang tersebut dengan hukuman berat secara tegas dan konsisten.
Sebab bila ini dibiarkan, tentu akan berdampak bahaya.
Menurut Mantan Menko Kesra 2004-2005 (Alwi Syihab),
praktik politik ini mulai subur semenjak pemilu tahun 50-an. Dalam sistem
presidensial, presiden terpilih akan menjatah menteri kepada anggota koalisi,
bukan oposisi. Andai ada jatah menteri untuk oposisi, akan didorong menjadi
anggota koalisi baru. Dalam hal ini, penguasa berupaya merangkul banyak
kekuatan untuk menjaga rezim.
Sebagai contoh kasus, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid
2, ketika Golkar mendadak menjadi koalisi, meski tidak ikut mengangkat SBY ke
R1 satu. Upaya ini juga coba diterapkan pada PDIP, ketika Demokrat meminang
Puan Maharani menjadi menteri, tapi gagal.
B.
Bahaya Politik
Transaksional
Politik transaksional berbahaya bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara, di antaranya akan memunculkan pejabat yang tidak
berintegritas (1). Banyak pejabat yang sejatinya tidak layak menduduki
jabatan, tetapi terpilih karena didorong politik transaksional. Hasilnya,
seperti terlihat dari evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4) tahun 2012 lalu, yang telah diserahkan kepada
presiden. Banyak kementerian yang kinerjanya mendapat rapot merah. Lebih dari
itu, kinerja anggota DPR 2009-2014 juga buruk. Tentu ini menjadi ironi.Terlepas
adanya indikasi motif politik dari lembaga tersebut, namun secara kasat mata
terlihat kinerja para menteri dan anggota DPR tidak mampu menaikkan tingkat
kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Selain itu, politik transaksional dapat menciptakan
pemimpin transaksional. Kepala negara model ini teramat doyan mengambil
kebijakan-kebijakan berdasar transaksi-transaksi politik, baik dengan pemilik
modal, kolega politik, maupun pihak-pihak lain. Alhasil implementasi
kebijakan penguasa ini banyak tidak berpihak kepada rakyat (2). Contoh,
kebijakan liberalisasi migas dan penjualan aset negara.
Di samping itu, politik transaksional juga akan
memunculkan maraknya korupsi (3). Lemahnya penegakan hukum akibat politik
transaksional tersebut menjadikan korupsi kian tak terkendali. Hari demi hari,
masyarakat selalu disuguhi pemberitaan korupsi para pejabat. Sistem hukumnya
sendiri masih lemah dari awal sehingga makin sulit mengatasi persoalan hukum
yang muncul. Ketika kekuasaan memerlukan finansial besar untuk membiayai
transaksi-transaksi politik, implikasinya mereka akan terus berusaha untuk
mencari cara mengembalikan modal.
Lebih dari itu, politik transaksional akan
menjadikan lemahnya penegakan hukum. Governance World Bank (GWB) tahun 2011
pernah membeberkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. GWB menyoroti kinerja
pemerintah dari beberapa kasus, seperti penanganan Bank Century, cicak-buaya,
mafia hukum seperti suap para hakim, dan lumpur Lapindo. Dalam kasus-kasus
tersebut disinyalemen ada politik saling sandera. Ini merupakan efek politik
transaksional.
C.
Perubahan
Paradikma Politik
Sudah saatnya dibutuhkan perubahan paradigma politik
dari kepentingan transaksional menuju pelayanan yang sungguh-sungguh
berkomitmen mengabdi rakyat. Jangan sampai keputusan-keputusan politik dibuat
tidak sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat, tetapi untuk bisnis. Kader
partai yang duduk di parlemen jangan hanya menjadi alat legitimasi pemuasan
politik-ekonomi elite partai. Bila sebelumnya telah lahir sejumlah UU yang
sangat liberal-kapitalistik, ke depan UU semacam itu perlu direvisi. UU semacam
itu akan memiskinkan rakyat.
Masyarakatlah yang harus menanggung beban. Jurang kaya-miskin bakal semakin
lebar.
BAB
III
PENUTUP
Bagi
para pembaca,semoga makalah
ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Mempelajari dan memahami dampak politik transaksional dalam pemilu. Guna untuk menambah
wawasan dan pengetahuan tentang dampak
politik transaksional dalam pemilu.
Adapun jika adakesalahan didalam penulisan, atau kata
kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik
Allah sekalai lagi semoga bermanfaat apa pa yang telah kita dapat. Amin
DAFTAR
PUSTAKA
(edisi Rabu, 09 April 2014 pukul 02:00:01)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.
Entri Populer
-
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK DI INDONESIA Makalah Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Konsep PKn DOSE...
-
Sub Tema 1 : KEBERAGAMAN BUDAYA BANGSAKU Kompetensi Dasar KI 1 dan KI 2 1.1 Menghargai kebhinneka-tunggalikaan dan keberagaman agam...
-
MAKALAH EKONOMI DALAM ISLAM DiajukanSebagaiPelengkapNilaiTugas Semester I Mata Kuliah Agama DosenPengampu :UlinNuha ,M.Ag. ...
-
HAKIKAT DAN KONSEP PENDIDIKAN DARI PENDEKATAN REDUKSIONISME DAN HOLISTIK INTEGRATIF A. Era Reformasi Masyarakat Indonesia kin...
-
KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Esa,yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga saya dapat me...
-
belajar menjadi suatu kebutuhan dan kebiasaaan dikalangan pelajar saat ini banyak dijumpai berbagai masalah mengenai pendidikan, ...
-
SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK SEKOLAH DASAR KELAS II SEMESTER 1 TEMA: ANEKA PERISTIWA Standar kompetensi Kompeten...
0 komentar:
Posting Komentar